Budaya Kerja
Adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
Budaya kerja diharapkan bermanfaat bagi pribadi aparat negara maupun unit kerjanya, di mana secara pribadi memberi kesempatan berperan, berprestasi dan aktualisasi diri, dan dalam kelompok bisa meningkatkan kualitas kinerja kelompok. Sasaran yanag ingin dicapai dalam penerapan dan pengembangan budaya kerja adalah bertumbuhkembangnya nilai-nilai moral dan budaya kerja produktif aparat negara, meningkatnya persepsi, pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan perilaku aparat negara sehingga terhindar dari perbuatan KKN, meningkatnya kinerja aparat negara, dan terbentuknya citra aparat negara dan kepercayaan masyarakat (trust).
Terdapat 17 (tujuhbelas) pasang nilai-nilai dasar budaya kerja aparat negara(Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2002), yaitu (1) komitrnen dan konsistensi; (2) wewenang dan tanggungiawab; (3) keikhlasan dan kejujuran; (4) integritas dan profesionalisme; (5) kreativitas dan kepekaan; (6) kepemimpinan dan keteladanan; (7) kebersaman dan dinamika kelompok kerja; (8) ketepatan dan kecepatan; (9) rasionalitas dan kecerdasan emosi; (10) keteguhan dan ketegasan; (11) disiplin dan keteraturan bekerja; (12) keberanian dan kearifan; (13) dedikasi dan loyalitas; (14) semangat dan motivasi; (15) ketekunan dan kesabaran; (16) keadilan dan keterbukaan; dan (17) penguasaan ilmu pengetahuan serta penguasaan dan pengembangan teknologi.(habibie centre)
Nilai-nilai budaya kerja pada prinsipnya terbagi menjadi lima kelompok besar meliputi (hambatan budaya kerja organisasi) :
1).Nilai-Nilai Sosial , yang terdiri dari Nilai Kemanusiaan, Keamanan, Kenyamanan, Persamaan, Keselarasan, Efisiensi, Kepraktisan;
2) Nilai-Nilai Demokratik , yang terdiri dari Kepentingan Individu, Kepatuhan, Aktualisasi Diri, Hak-Hak Minoritas, Kebebasan/Kemerdekaan, Ketepatan, Peningkatan;
3) Nilai-Nilai Birokratik, yang meliputi Kemampuan Teknik, Spesialisasi, Tujuan Yg Ditentukan, Lugas Dalam Tindakan, Rasional, Stabilitas, Tugas Terstruktur;
4) Nilai-Nilai Profesional, termasuk Keahlian, Wewenang Memutuskan, Penolakan Kepentinan Pribadi, Pengakuan Masyarakat, Komitmen Kerja, Kewajiban Sosial, Pengaturan Sendiri, Manfaat Bagi Pelanggan, Disiplin;
5) Nilai-Nilai Ekonomik, yaitu Rasional, Ilmiah, Efisiensi, Nilai Terukur dg Materi, Campur Tangan Minimal, Tergantung Kekuatan Pasar.
Saya komentar sedikit nih…
AAHH TEORI!!!!
Kenyataannya PNS telah memperoleh predikat yang buruk dimata masyarakat. Mau tidak mau pandangan ini telah menjadi “trademark” atau merek dagang instansi yang sering kita kenal dengan pemerintah. Satu contoh kecil yang bisa kita ambil adalah “libur kecepit”.
Libur kecepit tanggal 20 mei (2008) bulan ini menurut sebagian pegawai termasuk hari “tanggung” sebab hari senin harus masuk kerja. Dilihat dari sisi manapun baik dari sisi profesionalisme, disiplin, moral dan etika hal tersebut termasuk sebagai bagian dari pelanggaran.
Sebagai ilustrasi, seorang teman (tdk sy sebutkan) mengatakan suatu kantor pemerintah tidak dihadiri lebih dari 50%. Jalanan kota menjadi lebih senggang.
Meskipun saya sendiri pernah mendapatkan pelajaran dinamika pekerjaan. Tetapi meninggalkan kewajiban apalagi mengkorupsi waktu bagi saya sudah diluar toleransi. Instansi tempat saya berkerja memang lebih “disiplin” karena tidak terjadi pemikiran seperti itu. Imbasnya tetap saja menerpa instansi kita.
Sekarang coba anda bayangkan. Waktu saja dikorupsi apalagi yang lebih menggiurkan lagi seperti insentif, fasilitas, kedudukan dan apalah yang bisa anda bayangkan sendiri.
Sekarang yang bisa dilakukan adalah mengkritik. Bagaimanapun kritikan akan menjadi feedback atau umpan balik untuk memperbaiki kondisi ini. (kalo menurut saya ini mah karena tak mampu, tapi lebih baik kritik daripada curang..) tidak sedikit yang bungkam karena ketidakmampuannya. Tetapi kritikan tetap akan menggelitik sampai kelitikan itu bisa membuat tertawa kita semua.
Gila aja…
